Katib PWNU Jakarta : Komentari Penyelewengan Dana Umat Lembaga ACT

Katib PWNU Jakarta : Komentari Penyelewengan Dana Umat Lembaga ACT

Jakarta, Banteica.id |  Lembaga pengumpul dana Aksi Cepat Tanggap (ACT) akhir-akhir ini tengah ramai jadi perbincangan hangat publik, karena disinyalir menyelewengkan dana umat. Masyarakat terkejut mendengar pengakuan mantan pendiri lembaga tersebut, dimana menyebut gajinya mencapai 250 juta rupiah, sebuah angka yang sangat fantastis.

Dana yang dikumpulkan ACT, mulai dari donasi anak-anak sekolah, pegawai bergaji rendah, dan kelas menengah, yang tergerak rasa kemanusian setelah melihat iklan dengan atas nama ummat, untuk kemaslahatan dan kepedulian ummat, akan tetapi yang terjadi malah penyelewengan dari para pengurusnya.

Katib Syuriah Pengurus Wilayah Nahdlatul Ulama’ (PWNU) DKI Jakarta Kiai Jamaludin Hasyim mengatakan, selama ini pemerintah hanya fokus pada regulasi wewenang pengumpulan, sedangkan penyaluran dan pelaporan tidak terlalu diatur. Sehingga tidak adanya audit yang transparan dan pelaporan kepada publik bisa membuat peluang penyimpangan.

“Jadinya mengumpulkan dana umat hingga menembus ratusan milyar rupiah dalam setahunnya, lalu mereka memberi standar gaji sendiri dan fasilitas mewah seperti perusahaan besar BUMN layaknya,” kritik Kiai Jamal.

Ada godaan melihat dana begitu fantastis, orang baik jika selalu dekat godaan, lama-lama berubah juga, gagasan mulia pendirian lembaga kemudian dikhianati dengan mencari keuntungan yang besar.

“Secara ideologis untuk menyatukan individu maka harus dibentuk kepada suatu paham keberpihakan penerimaan dana ummat,” tegasnya.

Lebih lanjut kiai jamal menceritakan kepada bentenica.id, pada Selasa (5/7/2022) kemarin, tentang kejadian beberapa tahun lalu, dimana sebuah lembaga yang ditemukan di markas pemberontak Suriah, alih-alih disalurkan ke pengungsi, yang sebenarnya untuk pembiayaan pemberontak (teroris). Padahal Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) sudah melaporkan temuan transfer dana terkait ke lembaga negara, namun sampai sekarang tidak jelas penindakannya.

“Tokoh yang bertanggung jawab dalam penyaluran donasi ke pemberontak (teroris) sampai kini masih bebas kemana-mana, apakah sengaja dijadikan sandera oleh pemerintah untuk yang bersangkutan,” ungkapnya.

Kiai jamal merasa belum pernah melihat laporan terbuka dari lembaga-lembaga sejenis kepada publik, khususnya bukan berapa mereka meraup donasi, tapi lebih kepada bagaimana penyalurannya, dana operasional sebagai kebutuhan lembaga tidak lantas mengikuti persentase dana yang ada, lalu dibagi untuk fasilitas pengelolanya.

“Seperti dana operasional untuk promosi, penggalangan, distribusi, dan honor petugas sejauh mungkin harus memenuhi asas kepantasan, disamping efisiensi dan tepat guna,” tambahnya.

Jika mengacu pada besaran persentase, harusnya bagian yang besar itu digunakan untuk melengkapi sarana pendukung, meningkatkan kualitas petugas, membangun infrastruktur layanan yang modern, dan sebagainya yang saya yakin publik akan menyetujui

“Saya menghimbau untuk belajar dari kasus lembaga donasi kemanusiaan yang justru mencari keuntungan pribadi, Ala kulli hal, kita bersyukur dibalik masalah ini Allah membuka mata kita dengan fakta yang sebenarnya, dan agar kita makin hati-hati dalam berdonasi tanpa mengurangi kepedulian kita kepada sesama,” pungkasnya.

Pewarta: Wiwit Musaada
Editor : Rokhman Jaya

Tinggalkan Balasan